Anggota Komisi IX DPR RI Zulfikar Achmad saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Provinsi Jambi.Foto :Eko

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Provinsi Jambi memberikan perhatian pada revitalisasi alat yang ada di Balai Latihan Kerja (BLK) Jambi. Perbaikan BLK merupakan upaya mengurangi pengangguran dan pencari kerja sehingga mempunyai kualitas yang siap diterima di dunia kerja. Anggota Komisi IX DPR RI Zulfikar Achmad menegaskan, BLK Jambi butuh revitalisasi alat pelatihan dan kaderisasi instruktur.

Dalam peninjauan ke BLK Jambi, Tim Kunker Komisi IX DPR RI menemukan peralatan pelatihan industri yang sangat tertinggal dan sudah tidak sesuai dengan kemajuan industri. Seperti mesin jahit dan keterampilan lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi jurusan automotif, jurusan listrik, jurusan elektronik, jurusan bangunan, jurusan teknologi mekanik, jurusan tata niaga, dan jurusan pertanian yang membutuhkan pembaharuan.

“Kepala daerah sangat dominan, kalau perlu setiap bulan, datang ke Jakarta koordinasi dengan kementerian bahwa BLK Jambi luas dan bagus, tetapi peralatannya tidak bagus dan tidak sebanding dengan yang dibutuhkan. Instrukturnya juga sudah mau pensiun. Nah ini disekolahkan, sebab ada dana. Kalau kepala daerah tidak bisa datang, ya kepala dinas,” papar Zulfikar di BLK Jambi, Jumat (02/11/2018).

Anggota Dewan dari dapil Jambi ini menyarankan agar kepala daerah setempat atau Kepala Dinas Ketenagakerjaan dapat berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas BLK di Jambi. “Saya minta ke depannya, datanglah ke pusat, bawa proposal apa yang kita mau. Tidak sekaligus besar, tapi bertahap,” ujarnya.

Terkait dengan pengkaderan instruktur yang ada di BLK Jambi, Zulfikar mengatakan kalau pusat tidak bisa membiayai, sementara pemerintah daerah harus kreatif membina instruktur. Menurutnya pemerintah daerah jangan sekedar menunggu harus pro aktif.

Bagi mantan Bupati Bungo selama dua periode ini, membangun daerah tidak bisa menunggu, harus ada inisitif dari pimpinan daerah. “BLK Jambi harus ada perhatian khusus dari Kepala Daerah, sebelum diserahkan ke pusat. Saya sudah dua kali datang ke sini masih seperti ini terus,” ungkap Zulfikar. (eko/sf)